Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu lainnya

Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah yang wajib didalam fakultas hukum. Hukum Tata Negara mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan.

Adapun beberapa hubungan matakuliah yang saling berkaitan dengan matakuliah Hukum Tata Negara, antara lain Ilmu Negara, Ilmu Politik, dan Hukum Administrasi Negara. Dibawah ini adalah penjelasan hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-ilmu Tersebut.

A. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

Hubungan Kedua matakuliah ini sangat dekat Ilmu Negara mempelajari :

- Negara dalam pengertian abstrak artinya tidak terikat waktu dan tempat.

- Ilmu Negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai Negara serta hakekat Negara, Sedangkan Hukum Tata Negara mempelajari :

- Negara dalam keadaan konkrit dalam artian Negara yang sudah terikat waktu dan tempat.

- Hukum Tata Negara mempelajari Hukum Positif yang diterapkan dalam suatu Negara sehingga lingkupnya sebatas Negara.

- Hukum Tata Negara mempelajari Negara dalam segi struktur dan tatanan negara.

Dengan demikian antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara adalah dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan dalam Negara terikat waktu dan tempat. Sedangkan Ilmu Negara lebih mengarah pada konsep, teori tentang Negara, dasar dalam mempelajari Hukum Tata Negara.

 Artikel Terkait:Pengertian Negara, Teori, Dan Bentuk-Bentuk Negara

B. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik.

Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur didalam organisasi kekuasaan Negara, sedangkan Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap Undang-Undang merupakan hasil produk politik atau keputusan politik karena setiap Undang-Undang pada hakekatnya dibentuk dan disusun oleh Lembaga-Lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara memandang Undang-Undang ialah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang sesuai prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara.

Dengan kata lain Ilmu Politik merupakan pelaku dalam pembentukan undang-undang sedangkan Hukum Tata Negara merumuskan dasar-dasar dari perilaku politik/ kekuasaan. Menurut Barrents, Hukum Tata Negara diibaratkan sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka tersebut.

C. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya setelah dikurangi oleh Hukum Tata Negara. Perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum administrasi Negara dibagi Menjadi 2 Golongan pendapat, yaitu :

A. Golongan yang berpendapat adanya perbedaan yuridis prinsip adalah :

1. Oppen Heim ( Belanda )

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan hukum yang bertugas membentuk alat-alat perlengkapan Negara dan memberikan wewenang dan membagi-bagikan tugas pemerintahan dari tingkat tinggi sampai tingkat rendahan.

Sehingga yang pokok pembahasan dari Hukum Tata Negara adalah Negara dalam keadaan diam ( staat in rust ). Sedangkan Hukum Tata Pemerintahan adalah peraturan-peraturan hukum mengenai Negara dalam keadaan bergerak ( Staats in beweging ), yang mengatur pelaksanaan tugas dari alat-alat perlengkapan Negara yang sudah ditentukan oleh Hukum Tata Negara.

2. Van Vollen Hoven

Pada tahun 1933 berpendapat bahwa badan-badan pemerintah tanpa peraturan-peraturan Hukum Tata Negara akan lumpuh, karena badan-badan itu tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Alat-alat pelengkap Negara tanpa Hukum Tata Pemerintahan adalah bebas sama sekali. Kemudian Van Vollen Hoven mengatakan bahwa Hukum Tata Pemerintahan adalah semua peraturan hukum setelah dikurangi Hukum Tata Negara materiil, hukum pidana, dan hukum perdata yang didalam sejarah hukum disatukan.

3. Romeyn berpendapat :

Menurutnya Hukum Tata Negara menyinggung dasar-dasar dari Negara, sedangkan Hukum Tata Pemerintahan mengenai pelaksanaannya. Sehingga Hukum Tata Pemerintahan adalah hukum sebagai pelaksana apa ditentukan oleh Hukum Tata Negara.

4. Donner mengatakan :

Hukum Tata Negara bertugas menetapkan dan Hukum Tata Pemerintahan mempunyai wewenang  melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara.

5. Logemann mengatakan :

Hukum Tata Negara ialah suatu pelajaran tentang kompetensi. Sedangkan Hukum Tata Pemerintahan merupakan suatu pelajaran tentang hubungan-hubungan hukum istimewa dari alat-alat perlengkapan Negara.

Hukum Tata Negara mempelajari :

a. Apa saja jabatan-jabatan yang ada dalam susunan suatu Negara

b. Siapa yang mengadakan jabatan itu

c. Bagaimana cara jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat

d. Fungsi/ lapangan kerja jabatan-jabatan itu

e. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu

f. Hubungan antara masing-masing jabatan itu

g. Dalam batas-batas dimana alat-alat kenegaraan dapat melaksanakan tugasnya.

Sehingga dapat disimpulkan Hukum Tata Pemerintahan mempelajari sifat, bentuk, dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Baca Juga:cara meningkatkan daya ingat siswa

B. Golongan yang berpendapat tidak adanya perbedaan prinsip

1. Kranenburg mengatakan :

Tidak ada perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Tata Pemerintahan, perbedaan terdapat pada prakteknya, perbedaan itu hanya karena untuk mencapai kemanfaatan saja. Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang mengandung struktur umum dari suatu pemerintahan negara misalnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang organisk, Desentralisasi, otonomi dan lainnya.

Sedangkan Hukum Tata Pemerintahan yaitu peraturan-peraturan yang bersifat khusus missal tentang kepegawaian, wajib militer, perumahan dan lingkungan dan lain-lain.

2. Prins mengatakan :

Hukum Tata Negara mempelajari dasar-dasar dari Negara dan menyangkut langsung tiap-tiap warga Negara. Hukum Tata Pemerintahan menitik beratkan kepada hal-hal yang teknis saja, yang selama ini kita tidak berkepentingan dan hanya penting bagi para spesialis saja.

3. Prajudi Atmosudirdjo berpendapat :

Tidak ada perbedaan yuridis prinsipil antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Tata Pemerintahan. Perbedaannya hanya terletak pada pembahasan. Hukum Tata Negara menitik beratkan pada konstitusi sedangkan Hukum Tata Pemerintahan menitik beratkan pada Administrasi Negara.

Sehingga Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan merupakan dua ilmu hukum yang dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Referensi: Buku Hukum Tata Negara Karya, Bewa Ragawino, S.H., M.Si.

Read More

Pengertian Negara, Terjadinya, Teori, Unsur-Unsur, Tujuan, Dan Bentuk-Bentuk Negara

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dalam satu kelompok untuk mempertahankan hidupnya. Sehingga mereka membutuhkan pemimpin dalam kelompok untuk diberi kekuasaan tertentu dan anggota-anggota kelompok harus mentaati aturan-aturan perintahnya, agar mudah untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Kemudian perlu adanya peraturan hidup, hal ini dibuat dan disepakati secara permanen dalam bentuk pentunjuk atau tulisan. Ketika jumlah masyarakat bertambah banyak, maka kepentingan-kepentingan dalam kelompok semakin luas dan kompleks, kesulitan dan bahaya-bahaya dari dalam maupun dari luar muncul, sehingga perlu adanya sebuah organisasi yang lebih teratur dan lebih berkekuasaan. Suatu organisasi sangat diperlukan demi melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan dalam masyarakat agar berjalan dengan tertib. Organisasi yang memiliki kekuasaan itulah yang sebut Negara. Dibawah ini saya akan menjelaskan Pengertian Negara, Terjadinya, Teori, Unsur-Unsur, Tujuan, Dan Bentuk-Bentuk Negara, mari kita Simak materi-materi berikut ini.

A. Terjadinya Negara

Terjadinya Negara dapat disebabkan :

1. Pemberontakan terhadap Negara lain yang menjajahnya.

2. Penyatuan atau peleburan (Fusi) antara beberapa Negara menjadi satu Negara, misalnya Jerman Bersatu tahun 1871.

3. Adanya masyarakat yang menduduki/ Menguasai suatu daerah yang kosong yang awalnya tidak ada penduduknya misalnya Liberia.

4. Memploklamirkan diri sebagai suatu Negara atau melepaskan diri dari penjajah, misalnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945.

5. Secara damai adanya persetujuan dari Negara yang menguasainya dengan perjanjian penyerahan kedaulatan.

6. Secara kekerasan/ Revolusi. 
Baca Juga:hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya

B. Teori-Teori Terjadinya Negara

1. Teori Kenyataan, Terbentuknya Negara apabila memenuhi unsur-unsur Negara/ wilayah, rakyat, dan pemerintahan.

2.  Teori Ketuhanan, selain suatu kenyataan, karena berkat dari Tuhan yaitu Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, “By The Grace of God”.

3. Teori Perjanjian, karena adanya kesepakatan masyarakat/ contract sosial, perjanjian diadakan untuk menjamin kepentingan bersama, agar orang tidak menjadi layaknya binatang buas terhadap yang lain (Homo Homoni Lupus Thoneos Hobbes).

4. Teori Penaklukan, Negara itu terbentuk karena segerombolan manusia menaklukan daerah lain, agar daerah itu tetap dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang dinamakan Negara.

C. Pengertian Negara

Istilah Ilmu Negara :

Definisi Negara menurut para tokoh :

Arestoteles : Negara adalah perkumpulan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.

 Jean Bodin : Negara adalah suatu perkumpulan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal penguasa yang berdaulat,.

Hugo de Groot : Negara adalah suatu persekutuan yang sifatnya sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.

Kranen Burg : Negara adalah suatu sistem  untuk menyelesaikan tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha Negara untuk mencapai tujuannya, yang juga menjadi tujuan rakyat/ masyarakat, maka harus ada pemerintah yang berdaulat.

R. Djoko Sutono : Negara adalah suatu organisasi manusia yang keberadaannya di bawah suatu pemerintah yang sama

Sri Sumantri : Negara adalah organisasi kekuasaan, oleh karena itu setiap organisasi yang dinamakan Negara ialah organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Tugasnya terhadap siapapun yang bertempat tinggal didalam wilayah itu.

D.  Unsur-Unsur Negara

Suatu Negara harus memenuhi syarat-syarat :

• Ada Wilayahnya
• Ada Rakyatnya
• Ada Pemerintahnnya
• Ada Tujuannya ( Moch. Yamin)
• Ada Pengakuan

a.d.1. Wilayah Negara

a. Wilayah darat

suatu Negara selalu dibatasi oleh wilayah darat dan/ atau wilayah laut/  pengairan Negara lain yang ditentukan dalam suatu perjanjian Internasional yang biasanya berupa :

-Batas Buatan : pagar tembok/ kawat berduri dan tiang tombak

-Batas Alam : sungai, danau, pegunungan dan lembah.

-Batas Pasti : garis lintang dan garis bujur pada peta bumi.

Wilayah Laut ( perairan )

Wilayah lautan suatu Negara atau perairan teritorial dari suatu Negara pada umumnya 3 mil laut (5.555 km ) terhitung dari pantai ketika air surut. Laut di luar perairan teritorial itu disebut dengan  laut bebas ( Mare Liberum ). Laut bebas artinya setiap orang beehak melakukan segala sesuatu di laut bebas. Awalnya batas laut hanya satu mil sesuai  jauhnya tembak meriam, kemudian berubah menjadi tiga mil. Batas laut Negara Indonesia dengan Negara lain kurang lebih dari 12 mil, maka batas wilayah adalah ½ ( setengahnya ).

c.  Wilayah Udara

Udara yang berada di atas wilayah darat dan laut suatu Negara itu termasuk wilayah Negara, ketinggiannya tidak ada batasnya asal dapat dipertahankan. Dalam masa damai umumnya udara boleh dilalui oleh pesawat-pesawat dari Negara lain, kecuali ada pemerintah dari suatu Negara yang melarang Karena ada sesuatu. Dengan kemajuan teknologi seperti saat ini wilayah udara suatu Negara tertentu sulit untuk dipertahankan kecuali Negara Amerika Serikat dan Rusia.

a.d.2. Rakyat

Rakyat suatu Negara adalah semua orang yang berada di wilayah Negara itu dan tunduk pada kekuasaan Negara tersebut. Pada awalnya rakyat dari pada suatu Negara adalah Asas Keturunan ( Ius Sanguinis ), yaitu satu keturunan, satu nenek moyang atau suatu pertalian darah. Kemudian jarak antar Negara semakin dekat, dan terjadi perbauran tidak dapat dihindarkan dan bertempat tinggal, maka asas tempat tinggal/ tempat kelahiran atau IUS SOLI.

a.d.3. Pemerintah

ada pemerintahan yang berdaulat kedalam dan keluar ada pemerintah sebagai alat/ organ yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintah.

E. Tujuan Negara

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan manusia/ masyarakat dan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama.

Beberapa pandangan tentang tujuan Negara :

1.  Tujuan Negara Republik Indonesia Dalam Pembukaan UUD 1945  “Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksnakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”

2. Plato : Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai Makluk individu dan sebagai makhluk sosial.

3. Machiaveli dan Shang Yang :

Negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata, tujuan Negara didirikan adalah untuk menjadikan Negara itu besar dan jaya. Untuk mencapai kejayaan Negara, maka rakyat harus berkorban, demi kepentingan orang banyak.  Semua orang harus diletakkan di bawah kepentingan bangsa dan Negara, Negara Diktator. Kalau ingin suatu Negara kuat dan jaya, maka rakyat harus lunakkan dan sebaliknya jika Negara menghendaki rakyat menjadi kuat dan kaya, maka Negara itu menjadi lemah.

4. Ajaran Teokrasi ( Kedaulatan Tuhan ) Thomas Aquino, Agustinus, Tujuan negara adalah demi tercapainya penghidupan dan kehidupan aman dan tentram, dibawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya berdasarkan Kehendak Tuhan.

F. Bentuk-Bentuk Negara  

Bentuk-bentuk negara yang banyak dipakai adalah :

1. Negara Kesatuan ( Unitarisme )

Negara kesatuan merupakan Negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam Negara kesatuan pemerintahan yang berkuasa hanya ada satu yaitu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah dalam negara.

Negara kesatuan dapat berbentuk :

1. Negara kesatuan dengan sistem pemerintahan Sentralistis.

2. Negara kesatuan dengan sistem pemerintahan Desentralisasi.

2.  Negara Serikat/ Federasi

Negara serikat adalah suatu Negara gabungan dari beberapa  Negara yang menjadi Negara-negara bagian dari Negara serikat. Negara-negara bagian Ini adalah Negara berdaulat, merdeka dan berdiri sendiri melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara serikat, sehingga ada pembagian kekuasaan yakni antara Negara bagian dengan Negara serikat, kekuasaan asli ada pada Negara bagian.

3. Negara Dominion

Negara Dominion Persekutuan negara-negara yang pernah dijajah Inggris kemudian mereka mengakui Raja Inggris sebagai rajanya sebagai lambang persatuan merdeka. Negara-negara Dominion Ini bergabung dalam “ The British Common Welth of Nations”. Negara-negara persemakmuran, misal Kanada, Selandia baru,  Australia, Afrika Selatan, India dan Malaysia.

4. Negara Protektorat

Negara Protektorat adalah Negara dibawah perlindungan Negara lain, biasanya hubungan luar negeri dan pertahanan keamanan  diserahkan kepada Negara pelindung. Negara Protektorat dibedakan menjadi 2 antara lain:

a. Negara Protektorat Kolonial, sebagian besar kekuasannya ada pada Negara pelindung, Negara ini bukan merupakan subyek hukum Internasional.

b. Protektorat Internasional, Negara ini merupakan subyek hukum Internasional

5. Negara UNI

Negara UNI adalah dua Negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat mempunyai kepala Negara yang sama.

Itulah penjelasan tentang Pengertian Negara, Terjadinya, Teori, Unsur-Unsur, Tujuan, Dan Bentuk-Bentuk Negara. Semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar.

Read More